Mengapa Perlu Penetapan Standar Mutu ?

Sebagai Perguruan Tinggi sangat perlu penetapan standar mutu, kalayak ramai atau masyarakat perlu tahu sejauhmana mutu yang akan dicapai oleh Perguruan Tinggi.

Tahap penetapan Standar Dikti oleh perguruan tinggi merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi tersebut yang secara utuh membentuk SPMI. Istilah penetapan tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan atau pemberlakuan Standar Dikti, tetapi mulai dari tahap perumusan Standar Dikti. Berikut ini adalah salah satu contoh langkah dalam penetapan Standar Dikti tentang kompetensi lulusan dan kurikulum:

  1. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan Standar Dikti,
    antara lain:

  • Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;

  • Nilai dasar yang dianut perguruan tinggi;

  • Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;

  • Hasil analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats);

  • Hasil studi pelacakan lulusan dan/atau need assessment terhadap pengguna
    lulusan.


Peraturan perundang-undangan harus diperhatikan karena seluruh Standar Dikti dalam SPMI tidak boleh melanggarnya. Salah satu yang penting adalah Permendikbud tentang SN Dikti sebagai standar minimal di mana perguruan tinggi wajib melaksanakannya atau melampauinya, tetapi tidak boleh mengurangi isi SN Dikti itu. Nilai dasar, visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi mutlak Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 22 diperhatikan karena isi dari hal tersebut, terutama visi perguruan tinggi harus dijabarkan dalam seluruh Standar Dikti dalam SPMI;

  1. Melakukan benchmarking atau studi banding ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah dengan mengundang narasumber antara lain dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;

  1. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti;

  1. Merumuskan semua Standar Dikti yang akan menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik pada aras perguruan tinggi maupun aras unit pengelola program studi. Jumlah dan nama standar tersebut telah dicantumkan dalam Buku Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan, sebagaimana diuraikan dalam bagian Dokumen/Buku SPMI di atas. Dalam merumuskan standar dapat digunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu Audience (subjek), Behaviour (predikat), Competence (objek), dan Degree (keterangan);

  1. Melakukan uji publik kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal setelah perumusan Standar Dikti selesai untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus menyosialisasikan Standar Dikti tersebut;

  1. Melakukan perbaikan perumusan Standar Dikti dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaki redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan Standar Dikti;

  1. Menetapkan pemberlakuan semua Standar Dikti tersebut dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta Perguruan Tinggi.


Dari tujuh langkah di atas, terlihat bahwa sebelum menetapkan Standar Dikti dalam SPMI, perguruan tinggi hendaknya secara periodik dan konsisten melakukan :

    1. Analisis SWOT, baik pada aras perguruan tinggi maupun aras lain yang lebih rendah seperti fakultas atau unit pengelola program studi, dan

    2. Studi pelacakan lulusan dan/atau need assessment terhadap pengguna lulusan.

Kedua hal ini harus dilakukan lebih dahulu sebelum perguruan tinggi mulai merumuskan Standar Dikti tentang kompetensi lulusan dan kurikulum.

Adapun perumusan Standar Dikti dapat dilakukan oleh salah satu:

  1. Tim ad hoc yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi untuk merumuskan Standar Dikti atau menyusun Dokumen/Buku SPMI. Tim ini dapat beranggotakan semua pejabat struktural saja atau gabungan antara beberapa pejabat struktural dan dosen yang bukan pejabat struktural (atau mereka yang pernah menjabat); atau

  1. Lembaga/kantor/unit penjaminan mutu perguruan tinggi sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti dengan bantuan semua unit di dalam perguruan tinggi sesuai domain/bidang kerja atau kompetensi daripara pihak yang bertugas di unit tersebut.

Pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan Tinggi

Esensi tahap pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi adalah perguruan tinggi menjalankan setiap Standar Dikti (pendidikan tinggi) yang telah dinyatakan secara tertulis dalam SPMI sehingga Standar Dikti tersebut dapat dipenuhi. Sehubungan dengan itu, akan diuraikan pihak yang melaksanakan Standar Dikti dan bagaimana pelaksanaan Standar Dikti tersebut.


Pihak yang melaksanakan Standar Dikti adalah
audience atau subjek yang tercantum di dalam pernyataan Standar Dikti. Subjek ini dapat berbeda tergantung pada isi masing-masing Standar Dikti. Subjek tersebut dapat berupa pemimpin perguruan tinggi (Rektor, Ketua, atau Direktur), Dekan, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa.Contoh:

  • Standar Pembelajaran: “Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah pertama di setiap awal semester”, menunjukkan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar itu adalah dosen;

  • Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen: “Rektor membuat rencana rekrutasi dan seleksi calon dosen pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Dekan”, menunjukkan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar itu adalah Rektor dan Dekan.

Sekalipun Audience telah dicantumkan dalam setiap standar, namun sebenarnya semua pejabat struktural pada setiap aras secara manajerial tetap memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan isi standar tersebut, yaitu memastikan isi standar dijalankan oleh Audience. Dalam contoh Standar Pembelajaran di atas, walaupun Audience adalah dosen, Ketua Unit Pengelola Program Studi atau atasannya juga bertanggung jawab memastikan isi standar dilaksanakan melalui
mekanisme pemantauan
(monitoring) yang akan diuraikan dalam tahap ketiga dari siklus SPMI di bawah ini.

Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan Standar Dikti dalam SPMI adalah Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan Mutu pada perguruan tinggi. Hal ini tidak benar karena:

  • Perguruan tinggi yang tidak memiliki Lembaga/Kantor/Unit Penjaminan Mutu akan dinilai tidak melaksanakan Standar Dikti dalam SPMI;

  • Unit lain di lingkungan perguruan tinggi akan dianggap tidak memiliki fungsi dan tugas dalam SPMI;

  • Tidak mungkin Lembaga/Kantor/Unit itu yang harus melaksanakan semua Standar Dikti, mengingat domain Standar Dikti justru merupakan domain fakultas atau unit pengelola program studi.

Lembaga/Kantor/Unit penjaminan mutu pada perguruan tinggi dapat bertindak sebagai koordinator, fasilitator, atau bahkan menjadi supervisor terhadap pelaksanaan semua Standar Dikti oleh setiap unit kerja di perguruan tinggi. Tentu saja lembaga tersebut juga melaksanakan Standar Dikti tertentu jika lembaga tersebut merupakan Audience dalam Standar Dikti tertentu.
Mengenai cara melaksanakan Standar Dikti dalam SPMI diperlukan manual pelaksanaan Standar Dikti.
Audience dari Standar Dikti melaksanakan apa yang tercantum di dalam pernyataan Standar Dikti secara langsung. Misalnya, standar pembelajaran yang memerintahkan dosen untuk menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) dan membagikannya kepada para mahasiswa pada kuliah pertama setiap semester. Artinya, dosen dinyatakan telah melaksanakan standar tersebut jika ia menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) dan membagikannya kepada
mahasiswa.

Pelaksanaan Standar Mutu akan sangat dipengaruhi oleh Audience atau SDM yang akan melaksanakan standar mutu yang di inginkan oleh perguruan tinggi, maka perlu komitmen dan kesinambungan dalam melaksanakan standar mutu yang telah ditetapkan.

lpm.stikma@gmail.com

Referensi : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2014